UJIAN BERBASIS ANDROID



Suasana ngopi kali ini baru bisa ku sebut produktif meski belum efektif. Yaaa.. Hari ini saya dan sahabat saya  mencoba membicarakan seputar isu mengenai penggunaan android bagi semua lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa beberapa bulan lalu kita di kejutkan dengan berita tentang pemakaian android saat pelaksanaan ujian. Mulai dari tingkat Sekolah Dasar, hingga Sekolah menengah atas. Tentu, keputusan pemerintah ini menuai beebrapa argumentasi dari berbagai pihak. 

Dari masyarakat misalnya, banyak sekali orang tua yang membelikan ponsel android untuk anaknya, sebab lembaga mewajibkan para murid untuk mempunyai alat canggih ini. Tentu hal ini menjadi semacam dilema bagi masyarakat menengah ke bawah. Dilansir dari beberapa sumber di lapangan, mereka yang datang dari kalangan bawah mengeluhkan keputusan pemerintah tersebut. Sebab, hal tersebut dianggap menjadi beban terutama bagi perekonomian mereka. Meski murid dari keluarga dg perekonomian rendah telah menerima bantuan dana pendidikan dari pemerintah, hal ini tidak cukup. Mengapa? Mereka menganggap dana pendidikan digunakan untuk berbagai kebutuhan anak dan sarana bagi proses pendidikan. Kemudian yang dapat menjadi problem disini adalah bagaimana solusi yang dapat dapat ditawarkan untuk menghadapai relaita tersebut?

Di Indonesia, banyak sekali lembaga pendidikan, berbeda, mulai dari yang terakreditasi unggul hingga masih mulai merintis dari awal. Bagi Lembaga yang bersifat unggul tidak menutup kemungkinan bahwa kewajiban memiliki hp android bagi siswa tidak akan membebani mereka, sebab rata-rata kemampuan wali murid menjadi batas minimal. Namun, berbeda jika diterapkan di lembaga pendidikan rendah.  para orang tua yang berpenghasilan tidak begitu tinggi merasa terbebani dengan kebijakan tersebut. Akibatnya, banyak sekali orang tua yang berusaha mengkredit android di berbagai toko dengan jaminan yang berbeda-beda. Mulai dari hutang piutang, menggadaikan emas, hingga berkemungkinan kerja sehari penuh untuk mendapatkan uang demi membeli ponsel.

Maka harus ada tindak lanjut dari pemerintah agar mampu menjawab persolan dilematis para masyarakat. Maka terdapat solusi yang dapat ditawarkan bagi persoalan ini :

Pertama, pembelian android untuk seluruh siswa ditingkat lembaga. Dalam hal ini, bagaimana siasat pemerintah ataupun masyarakat dalam rangka menyambut kebijakan baru ujian berbasis android tersebut. Apakah berkemungkinan terdapat dana dan penyamarataan jenis hp bagi siswa agar selaras dalam penyelenggaraan ujian? Tetapi jika standarisasi maksimal tipe hp ditentukan agar mudah dalam pengaksesan, maka bisa saja penyediaan android di setiap toko di berbagai daerah di canangkan guna meringankan beban masyarakat. 


Kedua,  menjamin kualitas sistem jaringan internet dan aplikasi yang cepat agar tidak menyusahkan siswa mengerjakan soal ujian. Semakin bagus jaringan internet, maka akan semakin cepat aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan soal demi soal ujian para siswa. Hal tersebut akan membuat siswa lebih mudah dan enjoy dalam menyelesaikan ujian. 

Jika beberapa komponen diatas terpenuhi, maka program pemerintah ini akan menjadi program berklenaajutan untuk kajian bangsa dan negara, dan mampu menjawab permasalah zaman. 

Dilain sisi, penulis menginsyafi betul bahwasanya dalam sebuah penerapan kebijakan tidak mungkin berjalan maksimal dalam sekejap saja. Beberapa fase akan dilewati menuju ketepatan sasaran yang akan di tuju. Sebab, pembuatan kebijakan dilakukan bukan tanpa dasar dan tujuan, melainkan melewati berbagai macam pemikiran, model, dan disertai praktik usaha yang jelas.

Sabtu,16 Maret 2018.
Pukul 12.00 WIB.
Tulisan ini terangkai saat ngopi bersama sahabat ideologis, tepat di Warung Copitalist, Mas Agus, Jl. Pondok Pinang Bojonegoro.

Penulis : Siti Ainur Rodhiyah (Sekretaris Kopri PC PMII Bojonegoro)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perusahaan terbesar seorang laki-laki adalah perempuan.

Hiruk Pikuk Permasalahan Abad ini

Aku Heran